PSBA UGM- Pendekatan Aksi Antisipatif (AA) di Indonesia diawali dari The 6th Asia Pacific Dialogue Platform (APDP) on Anticipatory Action dan pembentukan kelompok kerja informal dengan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dialog Nasional Aksi Antisipatif di Indonesia digelar oleh Kemenko PMK didukung World Food Programme (WFP), UN OCHA, dan IFRC di Novotel hotel Bandung, pada Rabu (13/9) hingga Kamis (14/9). Tim working group anticipatory action di dalamnya terdiri dari UN WFP, Kemenko PMK, UN OCHA, Wahana Visi Indonesia, PLAN Indonesia, Mercy Corps, IFRC, PMI, Save the Children, dan BMKG. PSBA-UGM bekerjasama dengan PLAN Indonesia menjadi salah satu lembaga yang membagikan pembelajaran dalam proses penyusunan Anticipatory Action Framework (AAF). Aksi antisipatif sangat penting dalam persiapan menghadapi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, didukung melalui modal praktik-praktik terbaik di level nasional hingga desa yang akan memperkuat aksi antisipatif.
PSBA-UGM bersama PLAN Indonesia membagikan pengalaman dari proses penyusunan AAF di Desa Wowong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. PSBA-UGM menggunakan momentum ini untuk berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan multidisipilin dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana. Penyusunan AAF dengan studi kasus di Desa Wowong menggunakan berbagai metode akusisi data baik data fisik maupun sosial secara spasial. Temuan penyebab banjir dan ambang batas, juga disampaikan dalam diskusi, hingga pada praktik baik rencana aksi antisipatif yang melibatkan masyarakat. Sebagian besar tantangan dari penyusunan AA adalah peningkatan kapasitas masyarakat, keterbatasan akses data forecast dari BMKG untuk data curah hujan harian, serta selama ini informasi dari BMKG belum sampai ke masyarakat secara berkala dan kurang dapat dipahami oleh masyarakat. Adapun peran TSBD selama ini dirasakan oleh masyarakat belum optimal dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Berkaitan dengan peringatan dini, seperti halnya pengalaman dari organisasi lainnya, ketersediaan data di BMKG belum ada pada tingkat desa. Dengan demikian, PSBA UGM-PLAN Indonesia berinisiatif meningkatkan kewaspadaan dengan memasang alat penakar hujan sederhana, agar membiasakan masyarakat untuk mengenali hujan serta karakteristik pemicu kejadian bencana khususnya banjir di wilayah studi.
Komunikasi risiko kepada masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam efektivitas manajemen bencana karena adanya kesenjangan antara masyarakat dan otoritas. Hal tersebut erat kaitannya dengan pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap risiko. Direktur peringatan dini BNPB, Ir. Afrial Rosya, MA, M.Si menyatakan, strategi komunikasi risiko harus berbasis pada people centered early warning system, karena hal tersebut dapat mendukung pengurangan ketidakberdayaan akan respon terhadap bencana secara lebih dini.
“People centered early warning system menjadi hal krusial yang perlu kita kembangkan, jadi bukan web basednya EWS, ya memang itu penting karena officially ya, memang tugas pemerintah memberikan ke masyarakat, tetapi bagaimana itu bisa direspon massa itu lebih penting, Ketika dalam people centered nah disitulah peran dari kegiatan atau program-program intervensi yang ada di desa, dikembangkan bagaimana agar komunikasi risiko dapat sampai ke masyarakat” kata Ir. Afrial Rosya, MA, M.Si -Direktur Peringatan Dini BNPB di Bandung pada Rabu (13/9).
Demikian juga halnya untuk informasi dari BMKG dirasakan oleh masyarakat cenderung menggunakan bahasa penyampaian dengan mengedepankan sisi teknis, sehingga upaya komunitas pendidikan maupun LSM harus mulai ditingkatkan untuk menerjemahkan maksud dari peringatan dini BMKG. BMKG juga telah berupaya meningkatkan literasi masyarakat guna menjawab tantangan diseminasi informasi BMKG ke level masyarakat. BMKG melalui Sekolah Lapang Iklim berinisiatif meningkatkan kapasitas masyarakat terutama ditujukan bagi penyuluh pertanian dan petani, sehingga petani mampu memahami kondisi iklim yang sedang terjadi agar dapat menyusun strategi pertanian.
Kegiatan diakhiri dengan FGD dalam rangka menyusun peta jalan dan mekanisme koordinasi serta landasan regulasi dalam pelaksanaan aksi antisipasi. Berkenaan dengan landasan regulasi, maka Kemenko PMK mendorong AA untuk dimasukan dalam dokumen perencanaan nasional, yang saat ini sedang dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Penulis: Ratih Winastuti