BPBD Kota Yogyakarta bekerja sama dengan PSBA UGM menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kaji Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) pada 29–30 April 2025. Bertempat di Gedung DPD RI Yogyakarta, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya para lurah, ASN, OPD terkait, dan pendamping penanggulangan bencana dalam mengkaji kebutuhan masyarakat pascabencana secara komprehensif.
Bimtek ini difokuskan pada penguatan kemampuan peserta dalam melaksanakan kajian kerusakan, kerugian, dampak, serta estimasi kebutuhan pascabencana sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan dibuka oleh Dr.rer.nat. Muhammad Anggri Setiawan, M.Si., Ketua PSBA UGM, dan Budi Purwono, S.T., M.T., Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kota Yogyakarta. Dalam sambutannya, Dr. Anggri menekankan pentingnya JITUPASNA sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan bencana berkelanjutan.
“Kaji kebutuhan pascabencana tidak hanya menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi, tetapi juga alat untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, meningkatkan ketepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mendukung pemulihan yang berketahanan,” ujar Dr. Anggri.
Pelatihan ini difasilitasi oleh tim pengajar dari PSBA UGM yang terdiri dari Galih Aries Swastanto, S.Pd., M.Sc.; Dr. Mukhamad Ngainul Malawani, S.Si., M.Sc.; Lucia Sandra Budiman, S.Si., M.Sc.; dan Fitra Annur Hutami, S.T., M.Sc. Selama dua hari, peserta mendapatkan materi tentang Dasar-dasar Manajemen Bencana, Manajemen Risiko, hingga metode pengumpulan dan analisis data kerusakan serta kerugian pascabencana.
Peserta tampak aktif dalam diskusi dan praktik simulasi analisis data berbasis studi kasus. Salah satu poin penting dalam pelatihan ini adalah pembedaan antara kaji cepat yang dilakukan segera setelah bencana, dan JITUPASNA yang dilakukan dalam fase pasca darurat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan kembali.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal dapat meningkatkan kesiapan dan kapasitas dalam menangani dampak bencana secara terukur dan terarah, serta mendukung proses pemulihan wilayah terdampak secara holistik dan berkelanjutan.
Penulis:Galih Aries Swastanto
Editor: Ratih
