PSBA UGM turut berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman di Ruang Rapat Op Room Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK), Senin (13/7). Forum ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan standar pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, komunitas relawan, media massa, hingga perwakilan sekolah. Selain PSBA UGM, turut hadir Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, YAKKUM Emergency Unit (YEU), Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS), serta jajaran bidang dan tim kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Sleman.
Forum konsultasi publik diselenggarakan sebagai wadah untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Standar Pelayanan BPBD Kabupaten Sleman sebelum ditetapkan. Melalui diskusi yang berlangsung secara partisipatif, seluruh peserta diajak memberikan pandangan dan rekomendasi agar standar pelayanan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pelayanan publik yang semakin baik. Mewakili PSBA UGM, Dewi Nurwati, S.Sos., M.KP., menyampaikan sejumlah masukan terkait penguatan pelayanan informasi publik. Salah satu usulan yang disampaikan adalah perlunya mekanisme surat balasan resmi bagi mahasiswa maupun peneliti yang telah melakukan penelitian di BPBD. Menurutnya, mekanisme tersebut penting sebagai bentuk konfirmasi bahwa data yang digunakan benar berasal dari instansi terkait sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan data sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan informasi.
PSBA UGM juga mengusulkan agar masyarakat memperoleh informasi perkembangan permohonan layanan secara berkala melalui media komunikasi yang lebih mudah diakses, seperti aplikasi WhatsApp atau platform digital lainnya. Selain itu, standar pelayanan diharapkan tidak hanya mencantumkan batas waktu maksimal penyelesaian layanan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tahapan pelayanan sejak permohonan diterima, diregistrasi, hingga selesai diproses. Untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur pelayanan, PSBA turut merekomendasikan penyusunan bagan alur (flowchart) pelayanan yang sederhana dan informatif. Selain membahas standar pelayanan, forum juga mengangkat sejumlah isu strategis kebencanaan di Kabupaten Sleman. Beberapa isu yang menjadi perhatian bersama meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor di tengah tantangan efisiensi anggaran, peningkatan pelibatan dunia pendidikan dalam kebijakan kebencanaan, pembentukan Kapanewon Tangguh Bencana, penguatan komunikasi risiko Gunung Merapi, hingga tantangan meningkatnya kebutuhan pelayanan preventif yang dihadapi BPBD dengan sumber daya yang terbatas. PSBA UGM mengapresiasi BPBD Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah membuka ruang dialog melalui forum konsultasi publik ini. Pelibatan unsur akademisi, organisasi masyarakat, relawan, media, dan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang partisipatif serta mendorong penyusunan kebijakan berbasis masukan dari berbagai pihak.
Masukan yang dihimpun dalam forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen Standar Pelayanan BPBD Kabupaten Sleman sebelum ditetapkan dan diterapkan. PSBA UGM menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana melalui riset, kajian ilmiah, pendampingan, serta kolaborasi dengan BPBD Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan masyarakat yang semakin tangguh terhadap bencana.
Penulis: Dewi
