PSBA UGM mendampingi rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan Pemaparan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Pekanbaru 2026–2030. Kegiatan ini digelar pada 27–28 November 2025, dimulai dengan FGD di Hotel Alpha Pekanbaru dan ditutup dengan penyampaian laporan akhir di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.
FGD pada Kamis, 27 November 2025 dirancang sebagai forum pematangan rumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan penanggulangan bencana, seraya mengisi komponen program, kegiatan, dan sub-kegiatan RPB. Diskusi turut membahas keterlibatan multi pihak serta dukungan pendanaan, dengan tujuan agar dokumen RPB dapat diimplementasikan secara efektif dan realistis. Peserta FGD terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru dan jajaran internal BPBD Kota Pekanbaru. FGD menggarisbawahi isu-isu penting dalam penanggulangan risiko bencana, termasuk strategi dalam menangani banjir melalui penguatan sistem drainase serta normalisasi parit sebagai mitigasi infrastruktur.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada Jumat, 28 November 2025 dengan Workshop Pemaparan Laporan Akhir di MPP Pekanbaru. Acara dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Iwa Gemino, yang menyampaikan pentingnya penyusunan RPB sebagai landasan operasional penanggulangan bencana yang realistis, terukur, dan selaras kebutuhan daerah. Dalam sesi tanggapan, perwakilan BPBD Provinsi Riau menyoroti rumusan sasaran dan indikator yang belum realistis serta dapat berdampak pada pencapaian target. Beberapa angka indikator dinilai perlu penjelasan metodologis agar terukur dengan data nyata. Diskusi juga menekankan agar sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) tidak hanya dijadikan perangkat alat semata tetapi juga mencakup sistem informasi ambang batas dan mekanisme komunikasi risiko yang berkelanjutan. Aspek penanganan bencana juga mengemuka dalam diskusi. Peserta menilai dokumen RPB perlu memperjelas strategi operasional dalam penanganan banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan penguatan mitigasi infrastruktur, khususnya melalui optimalisasi drainase dan normalisasi parit, diangkat sebagai fokus agar strategi penanggulangan banjir bisa lebih praktis dan terukur. Isu tata kelola persampahan turut menjadi perhatian, mengingat persoalan sampah dan limbah di Kota Pekanbaru berdampak pada risiko banjir dan kesehatan lingkungan. Sejumlah peserta menekankan pentingnya strategi pengelolaan sampah yang efektif dan terintegrasi lintas sektor.
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar, memberikan sambutan dalam penyampaian laporan akhir. Ia menegaskan bahwa RPB yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi rujukan pelaksanaan operasional di lapangan. Menurutnya, penyusunan RPB penting dalam memetakan langkah penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di tengah kondisi cuaca ekstrem, sekaligus memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi di berbagai wilayah kota. Dari sisi perencanaan, Bappeda Kota Pekanbaru menekankan perlunya penyelarasan dokumen RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar program, kegiatan, dan sub-kegiatan penanggulangan bencana dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta didukung komitmen multi pihak. Rangkaian FGD dan workshop ini diharapkan menghasilkan dokumen RPB Kota Pekanbaru 2026–2030 yang komprehensif, implementatif, dan menjadi pedoman operasional bagi pemangku kepentingan untuk menanggulangi berbagai risiko bencana di Kota Pekanbaru.
Penulis: Ratih
