PSBA UGM turut mendukung Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Mukomuko. Dokumen strategis ini diarahkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Dukungan PSBA UGM diberikan melalui keterlibatan tenaga ahli dalam rangkaian sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Dokumen RPB Kabupaten Mukomuko yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan RPB yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan, media, serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Mukomuko.
RPB Kabupaten Mukomuko memiliki arti strategis karena menjadi dokumen RPB pertama yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana, mulai dari upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penguatan kapasitas penanganan bencana.
Pada hari pertama, Rabu (26/8), kegiatan dilaksanakan melalui Sosialisasi Rancangan Dokumen RPB Kabupaten Mukomuko di Aula Hotel Abyan Mukomuko. Sosialisasi menjadi ruang untuk memperkenalkan substansi rancangan RPB sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Mukomuko, Rahmadi, A.B., dan dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan. Dalam rangkaian kegiatan, peserta memperoleh paparan dari BNPB serta tim ahli yang mendampingi proses penyusunan dokumen RPB.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, S.T., M.T., menyampaikan pentingnya RPB sebagai instrumen untuk memperjelas arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keberadaan dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pemerintah daerah agar upaya penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memberikan perhatian yang kuat terhadap pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
Perspektif tersebut juga mendapat penekanan dari Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, SKM. Menurutnya, RPB menjadi dokumen penting karena dapat memberikan arah strategis bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan agenda penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Bagi PSBA UGM, proses penyusunan RPB merupakan bagian penting dalam mendorong penguatan tata kelola risiko bencana di tingkat daerah. RPB tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang perlu menghubungkan risiko bencana, sasaran pembangunan, strategi, program, kegiatan, indikator, serta pembagian peran antarpemangku kepentingan.
Pendekatan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan FGD pada hari kedua, Kamis (27/8), yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Bapperida Kabupaten Mukomuko. FGD difokuskan pada pendalaman substansi rancangan dokumen dan penyelarasan peran masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
PSBA UGM menurunkan tim ahli dengan kompetensi lintas bidang untuk mendukung proses tersebut, yaitu Galih Aries Swastanto, M.Sc. sebagai tenaga ahli kebencanaan, Muhamad Irfan Nurdiansyah, M.Sc. sebagai tenaga ahli komunikasi, dan Dewi Nurwati, M.KP. sebagai tenaga ahli kebijakan publik.
Dalam pemaparannya, Galih Aries Swastanto menekankan bahwa berbagai komponen dalam RPB memiliki keterkaitan satu sama lain. Indikator yang dirumuskan tidak seharusnya dipandang sebagai target sektoral yang berdiri sendiri, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka kolaborasi antarlembaga. Pendekatan lintas sektor tersebut menjadi penting mengingat risiko bencana tidak mengenal batas urusan pemerintahan. Bencana dapat berdampak terhadap infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, permukiman, pertanian, perikanan, pelayanan publik, hingga aktivitas masyarakat. Karena itu, pengurangan risiko bencana membutuhkan kontribusi berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Melalui proses penyusunan RPB, PSBA UGM mendorong agar setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi posisi, kontribusi, dan kebutuhan programnya dalam kerangka penanggulangan bencana daerah. Dengan pendekatan tersebut, RPB diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah. Bagi PSBA UGM, pendampingan penyusunan RPB Kabupaten Mukomuko juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan kebencanaan yang berbasis pengetahuan dan kebutuhan daerah. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penguatan analisis, metodologi, pengetahuan kebencanaan, komunikasi risiko, serta perspektif kebijakan publik.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko menargetkan penyelesaian dokumen RPB pada September 2026. Tahapan berikutnya mencakup penyempurnaan rancangan berdasarkan masukan dari proses sosialisasi dan FGD, sinkronisasi substansi antarsektor, serta finalisasi strategi, program, kegiatan, dan indikator penanggulangan bencana. Setelah dokumen RPB selesai, Pemerintah Kabupaten Mukomuko berencana menindaklanjutinya melalui Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko. PSBA UGM memandang tahapan tersebut sebagai bagian penting untuk memastikan RPB memiliki kesinambungan antara perencanaan, kebijakan, implementasi, dan penganggaran. Dengan demikian, penyusunan RPB pertama Kabupaten Mukomuko diharapkan menjadi pijakan awal bagi terbentuknya tata kelola penanggulangan bencana yang lebih terarah, kolaboratif, dan berorientasi pada pengurangan risiko serta ketangguhan masyarakat.
Penulis: Irfan
